"Tentunya ini sudah dihitung cermat. Kebutuhan itu riil, dan animo masyarakat sangat tinggi untuk bergabung dengan TNI," tegas Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Menurut Frega, perekrutan puluhan ribu tamtama ini merupakan bagian dari strategi pembangunan satuan-satuan baru di berbagai wilayah Indonesia dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang. Ia juga menyebut, perhatian Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terhadap kualitas personel sangat tinggi.
"Pak Menhan aktif turun langsung ke Rindam, ke Skadik, memastikan pelatihan dan fasilitas pendidikan militer betul-betul terjamin. Beliau ingin memastikan kualitas prajurit kita tetap terjaga," ujarnya.
Namun, rencana ambisius ini tak luput dari kritik. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai langkah TNI AD itu mencederai semangat reformasi. Mereka khawatir perekrutan besar itu justru mengaburkan batas antara tugas militer dan sipil.
"Ini jelas melenceng dari misi utama TNI sebagai alat pertahanan. TNI bukan untuk mengurus pertanian, peternakan, apalagi pelayanan kesehatan. Itu kerja sipil," kritik Direktur Imparsial, Ardi Manto.
Ia menyoroti rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, yang dinilai lebih berorientasi pada kerja-kerja non-militer.
Namun Frega menampik anggapan tersebut. Menurutnya, pemerintah tetap mengedepankan profesionalisme militer dan rekrutmen ini tidak akan menggeser peran TNI dari tupoksinya sebagai garda terdepan pertahanan negara.
"Semua sudah dalam kalkulasi dan skema yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional. Kami tidak sembarangan," tegasnya.
Frega memang tak membeberkan rincian anggaran untuk rekrutmen ini. Namun ia memastikan bahwa pendanaan telah masuk dalam struktur pembiayaan pertahanan nasional.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tengah membangun kembali kekuatan militer Indonesia yang modern, responsif, dan siap menghadapi ancaman di berbagai lini. Meski menuai kritik, Kemenhan menegaskan: TNI tetap fokus sebagai alat pertahanan, bukan pelayan urusan sipil.
