Tuntutan jelas tanpa kompensasi memberatkan. Lahan "emas" ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan di Sumut.
Di sisi lain, rapat juga menyoroti "bom waktu" lumpur panas Mandailing Natal. Meski diakui sebagai fenomena alam akibat retakan geologi, dampaknya "menggerogoti" kehidupan warga dan melenyapkan lahan produktif. Penanganan komprehensif jelas mendesak.
Momentum penting tercipta dengan penandatanganan perjanjian kerjasama integrasi data pertanahan dan PBB antara kantor pertanahan dan pemda. Langkah ini diharapkan mampu "memangkas birokrasi" dan menciptakan kepastian hukum di sektor agraria.
Penyerahan sertifikat tanah secara simbolis menjadi "sinyal kuat" percepatan reforma agraria yang inklusif.
Kehadiran jajaran Forkopimda Sumut menegaskan komitmen bersama untuk menuntaskan benang kusut pertanahan. Akankah "gebrakan" ini mampu merealisasikan keadilan agraria dan mendorong kemajuan Sumut. Mari kita tunggu aksi nyata di lapangan.
