Kegiatan ini diselenggarakan oleh Polisi Militer Daerah Militer I/BB (Pomdam I/BB) secara serentak melalui pertemuan tatap muka di Balai Prajurit dan video conference yang menjangkau satuan jajaran di seluruh wilayah Kodam I/BB.
Penyuluhan hukum terpadu dipimpin langsung oleh Danpomdam I/BB, Kolonel Cpm Henry S.P. Simanjuntak, S.H., M.Hum, yang bertindak sebagai pemateri utama.
Dalam penyampaiannya, ia menekankan isu krusial yang tengah marak di lapangan, yakni praktik pembelian kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, tanpa dokumen resmi atau melalui leasing ilegal.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Membeli kendaraan tanpa dokumen sah bisa menyeret prajurit ke ranah pidana umum sekaligus dikenai sanksi disiplin militer,” tegas Kolonel Henry.
Henry mengingatkan bahwa banyak kasus serupa berujung pada penyitaan kendaraan, proses hukum, bahkan pemecatan dari dinas militer.
Oleh karena itu, setiap prajurit diwajibkan untuk mengecek keaslian dan legalitas dokumen sebelum membeli kendaraan, baik untuk keperluan pribadi maupun dinas.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat strategis Kodam I/BB, termasuk Asintel Kasdam I/BB, para Kabalakdam, serta komandan satuan seperti Dandim 0201/Medan hingga Danyon Arhanud 11/WBY.
Turut secara daring, antara lain Danrem 022/PT, Danrindam I/BB, dan jajaran batalyon lainnya.
Menurut Kolonel Hendry, bahwa tujuan utama penyuluhan ini adalah membangun kesadaran hukum yang kuat di kalangan prajurit, sekaligus sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
Kodam I/BB menekankan bahwa ketaatan terhadap hukum bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bagian dari kehormatan dan integritas militer.
Dengan antusiasme peserta serta penyampaian materi yang aplikatif dan kontekstual, penyuluhan ini diharapkan berdampak langsung dalam membentuk prajurit yang lebih cermat, bijak, dan taat hukum dalam setiap aspek kehidupannya.
