Sebanyak 15.000 Prajurit TNI dari tiga matra baik AD, AL dan AU dipastikan siap digerakkan kapan pun untuk mengamankan dan menyukseskan Pemilu 2024 di wilayah Kodam I/Bukit Barisan yang meliputi Provinsi Sumut, Riau, Sumbar dan Kepri.
Hal ini disampaikan Panglima Komando Daerah Militer I Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI Mochammad Hasan dalam Apel Gelar Pengamanan Pemilu Tahun 2024 yang dilangsungkan di Lapangan Benteng, Jl Pengadilan, Kota Medan, Kamis (1/2/2024).
"Seluruh Prajurit TNI ini diturunkan di empat Provinsi untuk membantu Polri untuk pengamanan 88.724 TPS dengan rincian 45.875 TPS di Sumut, 19.366 TPS di Riau, 17.569 TPS di Sumbar, dan 5.914 TPS di Kepri," jelas Pangdam.
Untuk perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2024 di wilayah Kodam I/BB, lanjut Pangdam, dalam skenario pihak TNI menurunkan personil sebanyak satu kompi untuk masing-masing Polda, dan satu peleton untuk tiap-tiap polres yang ada.
"Jadi, kita sangat siap untuk mengamankan dan menyukseskan serta membantu Polri dalam pengamanan Pemilu ini. Karena setelah satuan Kostrad, pasukan TNI yang terbesar itu ada di Kodam I/BB dengan total 29.000 lebih untuk matra Angkatan Darat, belum ditambah Angkatan Laut maupun Angkatan Udara," urai Pati bintang dua tersebut.
Di kesempatan yang sama, Mayjen Hasan menguraikan bahwa pelaksanaan apel gelar ini juga merupakan bentuk perintah persiapan kepada masing-masing satuan TNI agar menyiapkan seluruh personel maupun alat peralatan pengamanan, serta alutsista yang akan digunakan untuk pengamanan Pemilu 2024 sesuai dengan fungsi dan tugas serta tanggung jawab masing-masing satuan.
Dalam arahannya, Mayjen Hasan memberikan beberapa penekanan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu.
Yakni, memegang teguh prinsip Netralitas TNI dengan tidak memihak dan memberikan dukungan atau bantuan kepada salah satu kontestan dalam Pilpres dan Pilkada bulan Februari mendatang.
Ingat, Prajurit atau satuan TNI dilarang berkomentar, menilai, mendiskusikan, pengarahan berkaitan dengan kontestan Pilpres, Pilkada dan membuat pernyataan apapun bersifat mempengaruhi KPU dan Bawaslu.
Seluruh satuan dan prajurit diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan baik personel dan materiil agar selalu siap apabila digerakkan kapan pun juga, serta mengecek seluruh materiil dan alutsista yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan serta latihkan Protap kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Selanjutnya, pedomani ketentuan-ketentuan di dalam aturan penggunaan kekuatan sebagaimana yang telah termuat dalam buku saku aturan pelibatan dalam pengamanan Pilpres dan Pemilu.
"Sampai dengan menjelang masa pemilihan presiden dan wakil presiden, seluruh prajurit agar lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan bertindak, terutama apabila dihadapkan dengan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan partai politik, sehingga jangan sampai masyarakat menilai TNI tidak netral," pesan Mayjen Hasan.
Dan terakhir, Mayjen Hasan mengajak seluruh Prajurit untuk sepakat, bahwa menjaga kedamaian selama rangkaian Pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, tanpa terkecuali. "Untuk itu kita harus selalu loyal dan kompak dalam melaksanakan semua tugas yang kita emban," pungkasnya.
Dalam acara apel gelar itu, Pangdam didampingi unsur Forkopimda Sumut juga melakukan video conference dengan Panglima TNI didampingi Kasad, Kasal, Kasau dan Pejabat Mabes TNI lainnya.
Hadir di acara, antara lain perwakilan Pj Gubsu, Kapoldasu, Kajatisu,Ketua DPRD Prov. Sumut, Danlantamal I Belawan, Dankosek I Medan serta Kasdam I/BB beserta PJU TNI-Polri wilayah Sumut lainnya. (Pen/Edi)
