Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, dalam arahannya usai penyerahan sertifikat aset Pemprov dan Pemkab/Pemko di Sumut, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (20/07/2023).
"Kemarin Pak Walikota Medan dengan Angkatan Udara, Dirjen Perhubungan Udara termasuk Staf Hukum dari Kemenko Marves datang ke tempat saya untuk menyelesaikan tata ruang terkait dengan KKOP," ujar Hadi Tjahjanto.
"KKOP yang sekarang masih berjalan di Lanud Soewondo, kita tarik, kenapa ditarik pak menteri, karena apabila masih ada KKOP, maka akan menghambat investasi," ungkap Hadi Tjahjanto lagi.
Hal itu diungkapkan Hadi Tjahjanto
Untuk sementara, sebut Hadi Tjahjanto di hadapan Gubenur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Forkopimda Sumut, KKOP Lanud Soewondo dipindahkan ke Bandara Kualanamu, Deli Serdang.
Hadi Tjahjanto mengatakan, pencabutan KKOP Lanud Soewondo itu untuk tujuan investasi. Sebab di kawasan lahan Soewondo itu bakal dibangun pusat perdagangan mirip SCBD.
"Apakah investasi akan diam, gedung tidak bisa tinggi karena masih ada aturan KKOP dan sudah kita atur Pak Gubernur," kata Hadi Tjahjanto.
Terkait rencana investasi pembangunan kawasan bisnis terpadu itu, Hadi Tjahjanto telah meminta Walikota Medan Bobby Nasution segera menindaklanjutinya dengan bersurat ke Angkatan Udara.
Kemudian dalam waktu dekat, tanah di kawasan Seowondo, akan digunakan skema privat profit dan publik nonprofit.
"Karena di sana ada clear and clean milik Soewondo yang ditempati masyarakat, akan kita gunakan skema konsolidasi lahan," kata Hadi Tjahjanto.
"Sumut bisnis center itu luasnya hanya 40 hektar. Pak Gubernur, Desa Sena kurang lebih 10 tahun, kalau yang Polonia ini 500 hektar kira-kira hampir 10-24 tahun, dan tentunya menjadi pusat perdagangan di Sumatera nantinya. Jadi ini semangat kita untuk menarik investasi," pungkas Hadi Tjahjanto.
