Dikatakan Pangdam I/BB, sesuai Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 dan saat Rapim TNI dan Polri beberapa saat lalu tentang Penanganan Karhutla, maka untuk wilayah Kodam I/BB, para Danrem dan Dandim di Provinsi Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri agar dapat merespon dengan cepat dan tanggap apabila ditemukan hotspot pada areal karhutla sehingga api tidak membesar dan dapat dikendalikan.
Laksanakan upaya pencegahan, terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik, deteksi secara dini dan monitoring area-area rawan hotspot, update informasi setiap hari sesuai kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi, ujar Mayjen Hassanudin.
Pangdam I/BB harap para Danrem dan Dandim jajaran Kodam I/BB agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga perusahaan-perusahaan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.
Penyebab kebakaran hutan dan lahan itu berasal dari ulah manusia dan dengan motif utama ekonomi, sehingga masing-masing wilayah agar mencari inovasi dan solusi secara permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang, sebut Mayjen Hassanudin.
"Mari kita dorong para stakeholder untuk merestorasi lahan gambut yang rusak akibat karhutla untuk dapat kembali seperti sediakala dan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian", pungkas Hassanudin.
Menyinggung proses penegakan hukum, pihaknya akan tetap bersikap tegas dan tanpa kompromi kepada siapapun yang melakukan karhutla baik konsesi milik koperasi maupun di masyarakat sehingga dapat memberikan efek jera, tegas Mayjen Hassanudin.
Turut mengikuti Rakor secara Vidcon, Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Para Asisten, Para Kabalak, Danrem dan Dandim se wilayah Kodam I/BB. (Pad^ Edi S)
