Di depan beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur provinsi rawan karhutla, Pangdam, Danrem, Kapolda, Bupati/Walikota wilayah rawan karhutla, Kapolres, dan para stakeholder pengelola kawasan hutan maupun lahan.
Presiden kembali mengingatkan aturan main pengendalian karhutla yang telah dimulai sejak 2016.
Presiden menekankan jika terjadi karhutla di wilayah teritorial mereka, pihaknya akan mencopot jajaran TNI dan Polri di daerah Aturan main ini dijelaskannya masih terus berlaku hingga saat ini.
Sebagaimana disaksikan secara virtual Presiden Jokowi ingin adanya langkah penegakan hukum yang tegas dan harus diterapkan kepada siapapun yang melakukan pembakaran hutan. Baik di konsesi atau masyarakat, dengan sanksi tegas baik administrasi perdata maupun pidana.
"Jangan sampai kita ini malu di pertemuan negara-negara ASEAN. Saya titip itu, malu kita, dipikir kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini," tegas Presiden.
Jokowi juga menekankan kesepakatan bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Dandim masih sama, apabila di wilayahnya terdapat kebakaran hutan dan lahan yang terbakar membesar serta tidak tertangani dengan baik, maka akan dicopot dari jabatannya.
Meskipun demikian Presiden juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menangani karhutla di berbagai daerah.
Lanjut Presiden, saat ini kita tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor namun kewaspadaan kita terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak boleh kendur, untuk itu, perlu langkah pencegahan yang matang yang detail, sinergi semakin kuat dan eksekusi lapangan yang semakin efektif.
Turut Hadir, Wakil Kapolda Brigjen Dadang Hartanto, Kajatisu, Wakil Ketua DPRDSU, Kepala BPBD Sumut Riadil Lubis dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
